Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023 tentangPenerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
(Permen Kopulhukam Nomor 1 Tahun 2023)

Menimbang

• bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dibutuhkan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
• bahwa untuk mewujudkan manajemen risiko yang baik, tertib, dan berkepastian, perlu disusun pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Mengingat

• Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
• Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115).

Permen Kopulhukam Nomor 1 Tahun 2023

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [895.40 KB]

Kunjungi https://catatanhukum.id untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.