Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT

Menimbang

• bahwa penegakan hukum dan keamanan di perairan Indonesia dilaksanakan oleh berbagai instansi Pemerintah sehingga perlu dikoordinasikan agar berdaya guna dan berhasil guna;
• bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut yang dibentukberdasarkan Surat Keputusan Bersama  Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : Kep/B/45/XII/1972, S.K. 901/M/1972, Kep.779/MK/III/12/1972, J.S. 8/72/1, dan Kep.085/J.A/12/1972, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan dewasa ini, sehingga perlu pengaturan kembali;
• bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuanPasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6  Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dipandang perlu menata kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat

• Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [795.00 B]

Kunjungi https://catatanhukum.id  untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id