Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENDATAAN PENDUDUK BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR

Menimbang

• bahwa dengan terpisahnya Propinsi Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membawa implikasi terhadap status penduduk bekas Propinsi Timor Timur;
• bahwa dalam rangka penataan dan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan untuk memperoleh kepastian status kewarganegaraan penduduk bekas Propinsi Timor Timur, perlu dilakukan pendataan penduduk bekas Propinsi Timor Timur yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden Tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur;

Mengingat

• Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Propinsi Timor Timur;
• Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
• Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
• Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [795.00 B]

Kunjungi https://catatanhukum.id  untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id