KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA DAN PENGADILAN NEGERI UNA AHA
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Kendari, dan dalam rangka untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha yang daerah hukumnya masingmasing meliputi wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Kendari;
- bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha;
Mengingat
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dari Wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 53);
Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2004
Kunjungi https://catatanhukum.id untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id