Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2015

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL
LIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUK DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTS WITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN)

Menimbang

• bahwa di Manila, Filipina pada tanggal 20 Mei 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah
  menandatangani ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (Persetujuan Multilateral ASEAN Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo) beserta Protocol 1 on Unlimited Third, Fourth, and Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points in ASEAN (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima yang Tidak Terbatas di Antara Titik-titik yang Telah Ditunjuk di ASEAN), dan Protocol 2 on Unlimited Third, Fourth, and Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points with International Airports in ASEAN (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima yang Tidak Terbatas di Antara Semua Titik dengan Bandar Udara Internasional di ASEAN), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN;
• bahwa Persetujuan dan Protokol tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum pengaturan
  liberalisasi penuh jasa angkutan udara kargo ASEANdan pelaksanaan hak angkut ketiga, keempat, dan kelima tidak terbatas bagi angkutan udara kargo di semua bandar udara internasional di ASEAN;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
  mengesahkan Persetujuan dan Protokol-protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat

• Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
• Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentangPengesahan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas (ASEANFramework Agreement for the Integration of Priority Sectors) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2015

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [795.00 B]

Kunjungi https://catatanhukum.id  untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id