Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Menimbang

• bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan dibidang pertanahan maka perlu dibentuk
  Kantor Pertanahan dibeberapa daerah Kabupaten/Kota;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
  Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32
  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
  Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4874);
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
• Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
• Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan
  Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
  Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2014

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

Kunjungi https://catatanhukum.id untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.