PERPPU Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(PERPPU Nomor 1 Tahun 2008)

Menimbang

• bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian
  berubah menjadi Provinsi Papua Barat, dalam kenyataannya
  telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta
  memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun
  2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan
  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
  Khusus Bagi Provinsi Papua;
  b. bahwa pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
  Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak
  dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan
  pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik
  serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
  Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
  Provinsi Papua.

Mengingat

• Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
  Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
  Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
  Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
  Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 4548).

PERPPU Nomor 1 Tahun 2008

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [795.00 B]

Kunjungi https://catatanhukum.id  untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.