Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2009

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009

Menimbang

• bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kedalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
• bahwa Pemerintah Australia sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia,
  mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Hadi Ahmadi alias Abu Hasan alias Abu Hassan alias Abu Hadi alias Sayyed Hassan alias Hadi Ali alias Hadi Putih alias Hadi Puti alias Hadi Abu Hassan alias Hadi Ahmadi Irani alias Hadi Ali Asghar El-Ahmadi, Warga Negara Iran dan Irak;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan memperhatikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Pid.C/2008/PN.Jkt-sel tanggal 26 September 2008, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi tersebut.

Mengingat

• Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565).

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2009

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [795.00 B]

Kunjungi https://catatanhukum.id  untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id