KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT NOMOR 43 TAHUN 2003 (43/2003) TENTANG PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Menimbang
- bahwa untuk keselamatan umum, kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
Mengingat
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UndangUndang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
- Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54);
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2003
Loading...
Reload document
Open in new tab
Kunjungi https://catatanhukum.id untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id