Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto pada 16 Maret 2023.
Pedoman ini menyebutkan bahwa penghasilan royalti dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Jumlah bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah penghasilan royalti.
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan royalti dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan royalti yang merupakan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Wajib Pajak orang pribadi harus menyampaikan bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, untuk dapat dikenai pemotongan dengan dasar pemotongan. Bukti penerimaan surat harus disampaikan sebelum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
Atas penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pada bagian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan harus memberikan bukti pemotongan dimaksud kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai pihak yang dipotong, wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara, dan wajib melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
Jadi, secara regulasi tidak ada perubahan besaran tarif PPh Pasal 23, yaitu tetap 15 persen. Yang berubah adalah dasar pengenaan pajaknya, sehingga secara teknis tarif menjadi terlihat lebih rendah. Detail selanjutnya dapat anda baca pada artikel Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Royalti.