Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI MIKRONESIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)

Menimbang

• bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari
  tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
• bahwa untuk memperkuat hubungan bilateral secara timbal balik dengan memfasilitasi akses masuk
  pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari Republik Indonesia dan Federasi Mikronesia, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia mengenai
  Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federated States of Micronesia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports) pada tanggal 18 Juli 2018 di Bogor, Indonesia;
• bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemberlakuannya;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
  menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federated States of Micronesia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports);

Mengingat

• Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [795.00 B]

Kunjungi https://catatanhukum.id  untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id