PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Menimbang
- bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik,
Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik
dan/atau paspor dinas dari Kerajaan Yordania Hasyimiah; - bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports) pada tanggal 13 Maret 2016 di Amman, Yordania; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahKerajaan Yordania Hasyimiah mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and
Service Passports);
Mengingat
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2017
Kunjungi https://catatanhukum.id untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id