Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2014

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI MENGENAI PE MBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)

Menimbang

• bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani
  Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports), sebagai hasil perundingan  antaraDelegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan
  Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat

• Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2014

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [795.00 B]

Kunjungi https://catatanhukum.id  untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id