PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN BOSNIA DAN HERZEGOVINA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Menimbang
- bahwa di Bali, pada tanggal 27 Mei 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Bosnia dan Herzegovina tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports), sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Bosnia dan Herzegovina;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
Mengingat
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2012
Kunjungi https://catatanhukum.id untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id