Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2005

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL ON THE ESTABLISHMENT OF A BASEL CONVENTION REGIONAL CENTRE FOR TRAINING AND TECHNOLOGY TRANSFER FOR SOUTHEAST ASIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT KONVENSI BASEL MENGENAI PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PEMBUANGANNYA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT REGIONAL KONVENSI BASEL UNTUK PELATIHAN DAN ALIH TEKNOLOGI BAGI ASIA TENGGARA)

 

Menimbang

  • bahwa pada tanggal 12 Juli 1993 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal;
  • bahwa Pasal 14 Konvensi Basel mengamanatkan pembentukan Pusat Regional untuk pertukaran pelatihan dan teknologi;
  • bahwa Sidang Para Pihak ke III Konvensi Tahun 1995 melalui Decision III/19 telah memilih Indonesia sebagai salah satu tempat kedudukan Pusat Regional untuk Pelatihan dan Alih Teknologi tersebut;
  • bahwa keberadaan Basel Convention Regional Centre tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Negara lain, serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada BCRC-Indonesia;
  • bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembentukan Pusat Regional tersebut, Indonesia telah menandatangani Framework Agreement Basel Convention Regional Centre (BCRC) pada tanggal 29 Oktober 2004 di Jenewa, Swiss;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, dipandang perlu mengesahkan Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the
    Secretariat of the Basel Convention on the Control of TransboundaryMovements of Hazardous Wastes  and Their Disposal on the Establishment of a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia (Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara) dengan Peraturan Presiden;

 

Mengingat

  •  Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  • Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62);

 

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2005

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

 

Kunjungi https://catatanhukum.id  untuk dapat melihat beragam peraturan lainnya.
Sumber dokumen: peraturan.go.id

"Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya."

Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS   Menimbang bahwa Pemerintah berupaya

Read More »

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN   Menimbang bahwa kesejahteraan rakyat dicapai melalui pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah; bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan

Read More »

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL  ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK   Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna

Read More »